Audit "Around The Computer & Through The Computer" Dan Cyber Law

Audit Around The Computer

Audit around the computer adalah pendekatan audit dimana auditor menguji keandalan sebuah informasi yang dihasilkan oleh komputer dengan terlebih dahulu mengkalkulasikan hasil dari sebuah transaksi yang dimasukkan dalam sistem. Kemudian, kalkulasi tersebut dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh sistem. Apabila ternyata valid dan akurat, diasumsikan bahwa pengendalian sistem telah efektif dan sistem telah beroperasi dengan baik. Audit around the computer dapat dikatakan hanya memeriksa dari sisi user saja dan pada masukan dan keluaranya tanpa memeriksa lebih terhadap program atau sistemnya, bisa juga dikatakan bahwa audit around the computer adalah audit yang dipandang dari sudut pandang black box. Kelemahan dari audit around the computer ;

-          audit around the computer tidak menguji apakah logika program dalam sebuah sistem benar.

-    jenis pendekatan audit ini tidak menguji bagaimana pengendalian yang terotomasi menangani input yang mengandung error.

-          dalam lingkungan IT yang komplek, pendekatan ini akan tidak mampu untuk mendeteksi banyak error.

Audit Through The Computer

Audit through the computer adalah audit yang dilakukan untuk menguji sebuah sistem informasi dalam hal proses yang terotomasi, logika pemrograman, edit routines, dan pengendalian program. Pendekatan audit ini menganggap bahwa apabila program pemrosesan dalam sebuah sistem informasi telah dibangun dengan baik dan telah ada edit routines dan pengecekan pemrograman yang cukup maka adanya kesalahan tidak akan terjadi tanpa terdeteksi. Jika program berjalan seperti yang direncanakan, maka semestinya output yang dihasilkan juga dapat diandalkan. Jadi, Audit through the computer adalah dimana auditor selain memeriksa data masukan dan keluaran, juga melakukan uji coba proses program dan sistemnya atau yang disebut dengan white box, sehinga auditor merasakan sendiri langkah demi langkah pelaksanaan sistem serta mengetahui sistem bagaimana sistem dijalankan pada proses tertentu.

CyberLaw

Cyber Law adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum yang

tumbuh dalam medium cyberspace. Cyber law merupakan sebuah istilah yang

berhubungan dengan masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif,

transaksional, dan distributif, dari teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke

dalam sebuah jaringan. Didalam karyanya yang berjudul Code and Other Laws of

Cyberspace, Lawrence Lessig mendeskripsikan empat mode utama regulasi internet,

yaitu:

· Law (Hukum) East Coast Code (Kode Pantai Timur) standar, dimana kegiatan di

internet sudah merupakan subjek dari hukum konvensional. Hal-hal seperti perjudian

secara online dengan cara yang sama seperti halnya secara offline.

· Architecture (Arsitektur)West Coast Code (Kode Pantai Barat), dimana mekanisme

ini memperhatikan parameter dari bisa atau tidaknya informasi dikirimkan lewat

internet. Semua hal mulai dari aplikasi penyaring internet (seperti aplikasi pencari

kata kunci) ke program enkripsi, sampai ke arsitektur dasar dari protokol TCP/IP,

termasuk dalam kategori Norms (Norma)Norma merupakan suatu aturan, di

dalamlregulasi ini. setiap kegiatan akan diatur secara tak terlihat lewat aturan yang

terdapat di dalam komunitas, dalam hal ini oleh pengguna internet.

· Market (Pasar)Sejalan dengan regulasi oleh norma di atas, pasar juga mengatur

beberapa pola tertentu atas kegiatan di internet. Internet menciptakan pasar informasi

virtual yang mempengaruhi semua hal mulai dari penilaian perbandingan layanan ke

penilaian saham.

PERBEDAAN CYBER LAW DI BERBAGAI NEGARA (INDONESIA,

MALAYSIA, SINGAPORE, VIETNAM, THAILAND, AMERIKA SERIKAT)

CYBER LAW NEGARA INDONESIA :

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999.

Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikit mengenai

transaksi elektronik. Pendekatan “payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang

dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya

hal ini tidak terlaksana. Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan

digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital

signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti electronic

commerce (e-commerce), electronic procurement (e-procurement), dan berbagai transaksi

elektronik lainnya.

Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun

masuk ke dalam rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk

antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime),

penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic

banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan,

masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Nama dari RUU ini

pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan

akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar negeri umumnya

materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang.

Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori.

Misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap

sebuah situs di Indonesia. Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari

aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang

bersangkutan. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia

mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untuk

mengunjungi sebuah tempat di dunia.

CYBER LAW NEGARA MALAYSIA :

Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen

Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen

untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam

hukum dan transaksi bisnis. Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah

Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan

pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi

elektronik seperti konferensi video.

CYBER LAW NEGARA SINGAPORE :

The Electronic Transactions Act telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan

kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di

Singapore.

ETA dibuat dengan tujuan :

• Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat

dipercaya;

• Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan

elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tandatangan, dan untuk

mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis

diperlukan untuk menerapkan menjamin / mengamankan perdagangan elektronik;

• Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan

perusahaan

• Meminimalkan timbulnya arsip alektronik yang sama (double), perubahan yang tidak

disengaja dan disengaja tentang arsip, dan penipuan dalam perdagangan elektronik,

dll;

• Membantu menuju keseragaman aturan, peraturan dan mengenai pengesahan dan

integritas dari arsip elektronik; dan

• Mempromosikan kepercayaan, integritas dan keandalan dari arsip elektronik dan

perdagangan elektronik, dan untuk membantu perkembangan dan pengembangan dari

perdagangan elektronik melalui penggunaan tandatangan yang elektronik untuk

menjamin keaslian dan integritas surat menyurat yang menggunakan media

elektronik.

Di dalam ETA mencakup :

• Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik ini didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara

wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian

hukum.

• Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan

Mengatur mengenai potensi / kesempatan yang dimiliki oleh network service provider

untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa,

menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan

tersebut.

• Tandatangan dan Arsip elektronik

Hukum memerlukan arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus

elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut

hukum.

Di Singapore masalah tentang privasi, cyber crime, spam, muatan online, copyright,

kontrak elektronik sudah ditetapkan. Sedangkan perlindungan konsumen dan penggunaan

nama domain belum ada rancangannya tetapi online dispute resolution sudah terdapat

rancangannya.

CYBER LAW NEGARA VIETNAM :

Cyber crime,penggunaan nama domain dan kontrak elektronik di Vietnam suudah

ditetapkan oleh pemerintah Vietnam sedangkan untuk masalah perlindungan konsumen

privasi,spam,muatan online,digital copyright dan online dispute resolution belum

mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum ada rancangannya.

Dinegara seperti Vietnam hukum ini masih sangat rendah keberadaannya,hal ini dapat

dilihat dari hanya sedikit hukum-hukum yang mengatur masalah cyber,padahal masalah

seperti spam,perlindungan konsumen,privasi,muatan online,digital copyright dan ODR

sangat penting keberadaannya bagi masyarakat yang mungkin merasa dirugikan.

CYBER LAW NEGARA THAILAND :

Cybercrime dan kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh

pemerintahnya,walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya seperti

privasi,spam,digital copyright dan ODR sudah dalalm tahap rancangan.

CYBERLAW DI AMERIKA SERIKAT :

Di Amerika, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform

Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan

Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of

Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL).

Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah

mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk

membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi

dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan

kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas

diantaranya mengenai :

Pasal 5 :

Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik

Pasal 7 :

Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan

kontrak elektronik.

Pasal 8 :

Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.

Pasal 9 :

Membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

Pasal 10 :

Menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik

terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.

Pasal 11 :

Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak

secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.

Pasal 12 :

Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan

dokumen elektronik.

Pasal 13 :

“Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan

hanya karena dalam bentuk elektronik”

Pasal 14 :

Mengatur mengenai transaksi otomatis.

Pasal 15 :

Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.

Pasal 16 :

Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Undang-Undang Lainnya :

• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act

• Uniform Computer Information Transaction Act

• Government Paperwork Elimination Act

• Electronic Communication Privacy Act

• Privacy Protection Act

• Fair Credit Reporting Act

• Right to Financial Privacy Act

• Computer Fraud and Abuse Act

• Anti-cyber squatting consumer protection Act

• Child online protection Act

• Children’s online privacy protection Act

• Economic espionage Act

• “No Electronic Theft” Act

Undang-Undang Khusus :

• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)

• Credit Card Fraud Act

• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)

• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act

• Ellectronic Fund Transfer Act

• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer

• Federal Cable Communication Policy

• Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan :

• Arms Export Control Act

• Copyright Act, 1909, 1976

• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services

• Privacy Act of 1974

• Statute of Frauds

• Federal Trade Commision Act

• Uniform Deceptive Trade Practices Act

SUMBER :

http://galihrifanda.blogspot.co.id/2014/04/perbedaan-audit-around-computer-dan.html

http://jdih.bsn.go.id/index.php?

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjd3e-9kqbMAhUCnZQKHeFfAYQQFghWMAc&url=http%3A%2F%2Fdewi_anggraini.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F47370%2FPerbandingan%2BCyberlaw.pdf&usg=AFQjCNERY-S3gqH4QsvzjtBFIgukpN3JWQ&bvm=bv.119745492,d.dGo

option=com_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59

aw-councile-of-europe-convention-on-cybercrime/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/peraturan-dan-regulasi-bagian-1/